Jakarta, MG Auto Indonesia
—
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membebaskan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk
Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Ketentuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraannya dengan lebih ringan melalui pembebasan sanksi administratif,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati dalam keterangan di Jakarta, Senin (1/6) mengutip
Antara
.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui keringanan denda pajak ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dan sekaligus menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia, serta
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tersebut karena pembebasan sanksi administratif diberikan secara otomatis oleh sistem ketika melakukan pembayaran.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pembebasan sanksi administratif ini dengan sebaik-baiknya selama periode program berlangsung,” tutur Lusiana.
Kebijakan pembebasan denda itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
(antara/mik)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video MG Auto]
Baca lagi: BNPB: Luas Karhutla di Riau Januari-Juni 2026 Tembus 15 Ribu Hektare
Baca lagi: Taylor Swift Rilis Lagu Tema Toy Story 5 Jumat Ini
Baca lagi: DPD PDIP Jatim Bagikan 485 Sapi Kurban untuk Masyarakat dan Pesantren
